Penawaran Khusus

Promo untuk Pendirian Perusahaan Start-Up

Kami memberikan penawaran khusus untuk Perusahaan UKM. Hubungi konsultan kami, di 021-5290-7039

Perusahaan Start-Up

Belakangan ini, angka perusahaan kecil dan menengah telah meningkat dengan signifikan. Perusahaan start-up dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupun Commanditaire Vennootschap (CV). Di luar dari itu, perusahaan start-up tidak memiliki suatu badan hukum tertentu dikarenakan pelaku usaha start-up berprasangka bahwa pendirian suatu badan hukum merupakan hal sulit dan memakan waktu, sehingga mereka memilih untuk melakukan kegiatan usaha tanpa badan hukum. Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha bagi start-up. Salah satu dari produk hukum tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 29/2016). PP 29/2016 telah menghapus ketentuan mengenai modal dasar dalam Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, untuk mendukung perusahaan start-up, kami memberikan pelayanan hukum dalam pendirian perusahaan start-up sebagai moda transportasi bisnis Anda.

Apa perbedaan PT dan CV?

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, PT merupakan sebuah badan hukum. Sementara, CV hanya sebuah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Konsekuensi terhadap perbedaan ini terdapat pada pertanggungjawaban, dimana pemegang saham PT hanya bertanggung jawab sebatas saham yang ditempatkan pada PT tersebut, sedangkan pertanggungjawaban anggota CV tidak terbatas, sampai dengan harta pribadi setiap anggota CV yang bersangkutan.

Izin apa yang dibutuhkan untuk mendirikan Perusahaan Start-up

Dokumen dan perizinan yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu perusahaan (PT) start-up adalah :
(1)Akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham, (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (3) Nomor Induk Berusaha (NIB); (4) Izin Usaha; (5) Izin Komersial.