Layanan Kami

Perizinan

Team perizinan kami berpengalaman dalam memperoleh perizinan dari berbagai Industri bidang usaha mulai dari perizinan daerah sampai dengan tingkat pusat. Team kami akan mendampingin anda dalam memperoleh perizinan operasional yang dibutuhkan bagi bidang usaha anda.

Bidang industri yang menjadi fokus kami:

Bidang Usaha

Perizinan

Deskripsi Perizinan

Perizinan Umum

Izin Lokasi

Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk mendapatkan tanah sesuai tujuan bidang usaha dan/atau kegiatan.

Izin Mendirikan Bangunan

Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau memelihara bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang diterapkan.

Izin Penyelenggaraan Reklame

Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memasang berbagai peralatan iklan atau papan iklan di tempat-tempat bisnis atau di lokasi lain dalam waktu tertentu.

Bidang Usaha

Perizinan

Deskripsi Perizinan

BKPM

Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Izin yang diberikan untuk mendirikan kantor yang dipimpin oleh perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau kombinasi perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilan di Indonesia.

Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)

Izin diberikan untuk mendirikan kantor yang dipimpin oleh perorangan yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau kombinasi perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilan mereka di Indonesia.

Izin Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)

Izin yang diberikan untuk mendirikan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan kantor yang disamakan dengan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bisnis jasa konstruksi.

Izin Kantor Perwakilan Asing Sub sektor Minyak dan Gas Bumi

Izin yang diberikan untuk mendirikan kantor yang dipimpin oleh Warga Negara Indonesia perorangan atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing, atau kombinasi perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilan mereka di Indonesia dalam sub sektor minyak dan gas.

Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas Sebagai Pemegang Saham

Rekomendasi yang diberikan oleh BKPM kepada pemegang saham yang akan mengajukan permohonan visa tinggal terbatas kepada Direktorat Jendal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi izin Tinggal Terbatas

Rekomendasi yang diberikan oleh BKPM kepada warga negara asing yang sebelumnya memiliki izin kunjungan untuk menjadi izin tinggal terbatas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi izin Tinggal Tetap

Rekomendasi yang diberikan oleh BKPM kepada warga negara asing yang sebelumnya memiliki izin tinggal permanen yang diberikan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bidang Usaha

Perizinan

Deskripsi Perizinan

Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (Eksplorasi)

Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan Investigasi Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (Eksplorasi)

Izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan Investigasi Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan di bidang Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Izin Usaha Pertambangan (Produksi)

Izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan produksi setelah Izin Usaha Pertambangan untuk Eksplorasi selesai.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (Produksi)

Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan operasi produksi setelah selesainya Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk Eksplorasi.

Izin Usaha Pertambangan untuk Operasi Produksi khusus untuk Pemroses dan/atau Pemurnian

Izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah dan memurnikan, termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara olahan.

Izin Usaha Penambangan untuk Operasi Produksi Khusus untuk Transportasi dan/atau Penjualan

Izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

Izin Usaha Jasa Pertambangan

Izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan layanan pertambangan.

Bidang Usaha

Perizinan

Deskripsi Perizinan

Fintech

Registrasi Penyedia Sistem Elektronik

Registrasi untuk Penyedia Sistem Elektronik yang memiliki :

a. Portal, situs atau aplikasi online melalui internet yang digunakan untuk memfasilitasi penyediaan dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa.

b. Sistem elektronik dimana terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet.

c. Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses informasi elektronik dan mengandung atau memerlukan setoran dana, atau yang disamakan dengan dana.

d. Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses data pelanggan atau menyimpan untuk kegiatan operasional publik yang melayani terkait dengan transaksi keuangan dan kegiatan perdagangan.

e. Sistem Elektronik yang digunakan untuk mengirim materi digital berbayar melalui jaringan data, baik dnegan mengunduh melalui portal/situs, dengan mengirim melalui email, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.

Sertifikat Pendaftaran

Sertifikat untuk Peminjaman P2P, dengan mengirimkan aplikasi pendaftaran ke OJK. Aplikasi pendaftaran Penyedia diajukan oleh Dewan Direksi ke OJK cq Kepala Eksekutif Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Izin Usaha sebagai Penyedia

Izin untuk penyedia yang telah terdaftar di OJK, dengan mengajukan aplikasi paling lambat 1 tahun sejak terdaftar di OJK. Dalam hal periode tersebut telah berlalu, Penyedia yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran tetapi tidak mengajukan izin atau tidak memenuhi persyaratan lisensi, sertifikat pendaftarannya sebagai Penyedia harus dibatalkan.

Bidang Usaha

Perizinan

Deskripsi Perizinan

Bea Cukai, Ekspor, Impor dan Perdagangan

Registrasi Bea Cukai

Kegiatan registrasi yang dilakukan oleh pengguna layanan cukai dan cukai (importir, eksportir, pembayaran pajak, pengusaha barang cukai, pengangkut, pengusaha kawasan berikat, dan lainnya) untuk mendapatkan nomor indentitas pabean.

Nomor Induk Kepabeanan

Nomor identifikasi untuk seseorang atau perusahaan, yang digunakan untuk mengakses atau terhubung ke sistem bea cukai menggunakan teknologi informasi atau secara manual

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

KITE adalah salah satu fasilitas dari Menteri Keuangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk keperluan diproses / dirakit / dipasang barang impor yang akan diekspor, akan diberikan keringanan bea masuk

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Izin untuk melakukan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, distributor, atau pengusaha penjualan eceran di bidang cukai

Izin Impor Sementara

Izin sementara untuk barang impor ke daerah pabean yang secara khusus dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Izin Kawasan Berikat

Izin untuk area penimbunan berikat untuk menyimpan barang impor dan / atau barang yang berasal dari tempat lain di daerah pabean untuk diproses atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk digunakan

Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

Izin untuk barang impor tertentu untuk tujuan perdagangan hanya diberikan kepada perusahaan

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Izin untuk mengimpor pemasok yang mengacu pada barang modal, bahan baku, bahan pendukung, dan / atau bahan apa pun untuk mendukung proses produksi, diberikan untuk perusahaan

Importir Terdaftar

Izin yang diberikan bagi perusahaan untuk mengimpor barang untuk didistribusikan kepada produsen

Persetujuan Impor

Persetujuan diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor barang dengan persetujuan Menteri

Eksportir Terdaftar

Izin yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan yang telah menerima pengakuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku

Persetujuan Ekspor

Persetujuan yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan yang telah menerima persetujuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tanda Daftar Gudang

Sertifikat yang diberikan kepada Pemilik Gudang sebagai bukti pendaftaran gudang, yang didasarkan pada kelas, area, dan kapasitas penyimpanan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Sertifikat pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemilik waralaba dan / atau pemegang waralaba, yang diberikan kepada penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri.

Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

Registrasi diberikan kepada perusahaan sebagai pemegang hak distribusi penjualan barang-barang tertentu yang disediakan oleh pemerintah, baik sebagai agen maupun distributor

Sertifikat Pengecer Minuman Beralkohol Grup A

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh badan usaha yang telah memiliki izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan klasifikasinya, di mana Kelompok A minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar hingga 5% (lima persen)

Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat Minuman Beralkohol Grup A (SKPL-A)

Surat yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi langsung di tempat hanya terbatas di tempat-tempat berikut ini:

a. Sebuah Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan hukum dan peraturan di bidang pariwisata dan

b. Tempat-tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-barang Kebutuhan Pokok

Sertifikat untuk Distributor, Sub-Distributor, Agen yang mendistribusikan satu / lebih barang kebutuhan pokok, yaitu beras, kedelai untuk tahu dan tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam dan telur

Persetujuan Pengorganisasian Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Perdagangan

Persetujuan yang diberikan kepada operator dari pameran dagang, konvensi dan atau seminar perdagangan internasional, yang diklasifikasikan dalam bentuk:

a. Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Perdagangan Internasional

b. Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Perdagangan Nasional

c. Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Perdagangan Lokal

Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Pendaftaran untuk lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. LPK harus merupakan badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sesuai. LPK yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian harus terdaftar di lembaga yang ditentukan oleh menteri yang mengelola urusan pemerintah di sektor perdagangan.

Izin Mengukur dan Menimbang Peralatan

Izin untuk tujuan menentukan hasil pengukuran, rooting, atau menimbang kepentingan publik, bisnis, pengiriman atau penerimaan barang, juga untuk menentukan retribusi atau upah, menentukan produk akhir di perusahaan, dan menerapkan undang-undang.

Registrasi terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan. (K3L)

Registrasi barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor, sebelum didistribusikan di pasar

Penerbitan Nomor Registrasi Barang dengan SNI

Sertifikat SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang diberikan kepada produsen yang mampu menghasilkan barang dan / atau jasa sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Tanda Pengenal Produsen Karet Standard Indonesia Rubber (TPP SIR)

Pendaftaran yang diberikan oleh Departemen Perdagangan kepada Produser Standar Karet Indonesia

Pendaftaran Instruksi Penggunaan dan Kartu garansi dalam Bahasa Indonesia untuk Produk Telematika/Elektronik.

Kartu Garansi adalah kartu yang menyatakan jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan layanan purna jual di Produk Elektronik dan Telematika Bahasa Indonesia. Registrasi kartu ini menjelaskan bahwa Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan untuk Produk Elektronik dan Produk Telematika telah didaftarkan pada pejabat yang berwenang di Departemen Perdagangan.

Izin Usaha Pertukaran Berjangka

Pendaftaran dan izin untuk perdagangan di masa depan, yang terkait dengan penjualan dan pembelian komoditas dengan pengiriman berikutnya berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi untuk Kontrak Berjangka.

Bidang Usaha

Perizinan

Deskripsi Perizinan

Pariwisata

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pendaftaran untuk bisnis pariwisata untuk dicantumkan dalam Daftar Bisnis Pariwisata.

Sertifikasi Usaha

Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang oleh Kementerian Pariwisata membuktikan bisnis pariwisata bersertifikasi memenuhi standar tertentu.

Bidang Usaha

Perizinan

Deskripsi Perizinan

Konstruksi

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota

Surat Izin Peil Banjir

Izin yang menyatakan bahwa permukaan tanah tempat yang akan dibangun secara hidrologi adalah yang paling aman dari risiko banjir.

Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun

Izin yang diberikan kepada badan usaha yang akan melakukan kegiatan konstruksi flat sehingga rencana untuk pembangunan flat disetujui oleh pemerintah daerah

Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti

Izin yang diberikan kepada badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangan dan kegiatan bisnis

Izin Usaha Bidang Perumahan

Izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan pembangunan perumahan

Kenapa lebih baik memilih kami?

Dalam dunia bisnis yang dinamis saat ini, konsultan hukum yang profesional, cepat dan responsif diperlukan oleh pelaku usaha untuk menunjang kebutuhan bisnis ataupun rencana bisnis. Konsultan hukum profesional juga diperlukan untuk memberikan layanan hukum yang baik serta mampu menyediakan layanan hukum umum seperti layanan perizinan, pendirian perusahaan, dan layanan perusahaan lainnya. Permintaan akan layanan hukum umum cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Namun, banyak pelaku usaha tidak memiliki pilihan lain selain menunjuk firma hukum untuk mendirikan dan mengurus perizinan perusahaan dengan biaya berlebihan untuk layanan hukum tersebut.

Kami hadir memberikan solusi bagi Anda yang membutuhkan layakan konsultan hukum. Didukung oleh konsultan hukum profesional, kami siap membantu Anda dalam memberikan layanan hukum mengenai perizinan, pendirian perusahaan, formalitas ekspatriat, court search, due diligence dan shelf companies. Dengan biaya yang kompetitif, kami hadir untuk Anda dengan layanan hukum yang baik.

FAQ tentang Perizinan

Hal-hal yang biasa ditanyakan mengenai perizinan

Berapa lama untuk memperoleh Izin Usaha di Indonesia?

Hal ini tergantung pada jenis izin yang dinginkan. Setelah diterbitkannya peraturan Online Single Submission beberapa Izin Usaha diperoleh melalui Sistem OSS dengan memenuhi beberapa komitmen yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut.

Apakah ET dapat mendukung Client untuk memperoleh izin selain Izin Usaha?

Tentu kami dapat mendukung client untuk memperoleh semua lisensi bidang usaha yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha.

Langkah apa saja untuk memperoleh Izin Usaha di Indonesia?

Beberapa Izin Usaha diperoleh melalui sistem OSS. Namun, beberapa Izin Usaha memerlukan prosedur manual dengan menyerahkan dokumen fisik kepada lembaga pemerintah terkait. Secara umum, prosedur manual yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.