Company Incorporation

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) di Jakarta sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak Mei 2019. Hal ini sesuai dengan pengaturan SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta No.25 Tahun 2019 Tentang Penutupan Layanan Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha. Pertimbangan utama dari putusan ini adalah untuk memudahkan kegiatan berusaha bagi para pengusaha dan investor yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia. Berikut adalah hal yang perlu Anda ketahui dalam pendirian perusahaan PT di 2019 sehubungan dengan ditiadakannya SKDP di Provinsi DKI Jakarta
Read more
Pendirian PT memerlukan persyaratan dokumen dan informasi yang perlu untuk Anda persiapkan. Selain birokrasi yang panjang dan berdampak bagi efektifitas bisnis Anda, pendirian PT juga memakan waktu Apabila dilakukan tanpa bantuan konsultan hukum yang handal. Berikut kami ringkaskan untuk Anda mengenai prosedur dan dokumen dalam pendirian PT
Read more
Seiring dengan perkembangan usaha, PT menjadi pilihan favorit para pengusaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Akan tetapi masih banyak yang tidak mengetahui mengenai prosedur pendirian PT di tahun 2019. Menanggapi keluhana para pengusaha mengenai prosedur yang panjang dan memakan waktu, pemerintah telah mengadakan reformasi perizinan termasuk pengurusan pendirian PT. Berikut hal yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan PT di 2019
Read more
Jika Anda bermaksud untuk mendirikan suatu Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) maupun Comanditare Venootschap (“CV”) tentu Anda harus melalui prosedur yang ada. Prosedur ini nantinya akan menentukan perizinan perusahaan yang akan dilalui pada masa yang akan datang. Berikut kami rangkum hal-hal yang perlu untuk Anda ketahui.
Read more
Virtual Office (VO) telah hadir dengan berbagai fasilitas dan harga yang terjangkau. Serta dapat digunakan sebagai domisili berusaha Anda. Namun perlu Anda ketahui bahwa tidak semua bidang usaha dapat menggunakan domisili pada VO. Berikut adalah beberapa bidang usaha yang tidak dapat menggunakan VO sebagai domisili usaha.
Read more
Mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan untuk suatu kegiatan usaha pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha, tentu terdapat kepercayaan dan ketergantungan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Oleh karena itu telah menjadi suatu fenomena umum bahwa suatu perusahaan didirikan oleh pasangan suami/istri yang notabene merupakan pasangan sehidup semati dan paling dapat dipercaya termasuk dalam urusan berusaha. Bagi Anda yang tertarik untuk melakukan bisnis bersama pasangan , berikut adalah hal yang perlu Anda perhatikan
Read more
Nama perusahaan tidak hanya menjadi identitas yang membedakan PT yang satu dengan PT yang lain. Tetapi juga sebagai pengenal yang menjabarkan mengenai bidang usaha yang ditekuni PT yang bersangkutan, baik pada perdagangan barang maupun jasa. Di Indonesia terdapat ketentuan yang telah mengatur mengenai nama suatu badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan :
Read more
Sering kali pengusaha kebingungan dalam memilih badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan berusaha. Secara umum, terdapat berbagai bentuk badan usaha, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Berikut kami rangkum untuk Anda, mengapa PT adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan berusaha Anda
Read more
Penerbitan PP 24/2018 merupakan tanggapan terhadap keluhan-keluhan para pengusaha yang menganggap bahwa untuk memperoleh perizinan merupakan prosedur yang kompleks dan memakan waktu. PP 24/2018 memperkenalkan One Single Submission (OSS) sistem untuk mempersingkat proses memperoleh perizinan. Bagaimanapun, PP 24/2018 menimbulkan kebingungan dalam pembagian kewenangan antara OSS dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah ada sebelumnya.
Read more
Sebagai langkah untuk memperbaiki iklim keberlangsungan bisnis dan penanaman modal yang kondusif, pada 22 September 2017, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden No.91 Tahun 2017 (PerPres No.91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Penerbitan PerPres No.91/2017 dikuti dengan berbagai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24/2018). PP No.24/2018 sebagai reformasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS) sistem. Langkah ini diambil dengan maksud untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Read more
About

ET-Consultant adalah Konsultan Jasa Perizinan & Corporate Services yang berpengalaman dan dapat diandalkan. Daftar layanan yang kami tawarkan mencakup Penggabungan Perusahaan, Pengurusan Perizinan Perusahaan terkait dengan Teknis dan Operasional, Formalitas Expatriat, Legal Due Diligence terbatas, Court Search dan Shelf Companies.